Demokrat-Bali-Desak-Anas-Mundur-Sesuai-Pakta-Integritas

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menanggapi itu, Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarta meminta Anas legowo untuk mundur dari jabatan Ketua Umum.
"Berdasarkan poin 8 Pakta Integritas yang ditandatangani 14 Februari lalu, maka Ketum harus mundur," kata Mudarta di Denpasar, Jumat (22/2).

Jika Anas enggan mundur, sambung Mudarta, Dewan Kehormatan Demokrat akan mengambil tindakan tegas terhadap mantan Ketua Umum PB HMI itu.

"Kalau tidak mau (mundur), maka Dewan Kehormatan akan memberhentikan," tegas Mudarta.

Menurut Mudarta, akan lebih berwibawa kalau Anas mundur sesuai dengan Pakta Integritas yang sudah ditandatanganinya beberapa waktu silam.

Mudarta menyatakan KPK telah bekerja secara profesional.

"Kami bersyukur KPK bekerja profesional, independen dan tidak berdasarkan tekanan politik," kata dia.

Kejelasan status Anas, imbuh Mudarta, akhirnya terjawab setelah dua tahun menggantung.

"Keputusan apapun kami akan lega. Apapun keputusannya, kami hormati. Masyarakat sangat mendukung KPK. Apapun keputusannya kami akan dukung," tuturnya.

Mudarta mengakui penetapan status tersangka kepada Anas akan sangat besar pengaruhnya bagi Partai Demokrat. Kendati begitu, ia berkeyakinan penetapan status Anas tak akan memengaruhi elektabilitas Partai Demokrat yang mulai membaik.

"Meskipun dinyatakan tersangka, tidak akan membuat elektabilitas partai semakin merosot. Sebaliknya, hal itu akan menunjukkan ke masyarakat jika kami kepada komitmen terhadap pemberantasan korupsi," kata Mudarta.


Sumber : Metrotvnews.com